Perlindungan umrah mandiri negara kembali menjadi sorotan serius setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya Pasal 96 ayat (5) yang secara tegas menyatakan bahwa jamaah umrah mandiri tidak dijamin perlindungannya oleh negara. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi kehadiran negara dalam melindungi warga negara yang menjalankan ibadah di luar negeri, sekaligus menguji komitmen undang-undang tersebut terhadap prinsip tata kelola yang adil dan bertanggung jawab.
Perlindungan Umrah Mandiri Negara Dipertanyakan
UU Nomor 14 Tahun 2025 sejatinya dibangun di atas semangat reformasi tata kelola haji dan umrah. Regulasi ini menempatkan perlindungan jamaah sebagai salah satu pilar utama, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Namun pengecualian perlindungan bagi jamaah umrah mandiri justru menghadirkan paradoks kebijakan yang sulit dibenarkan.
Dengan satu klausul, negara seakan menarik diri dari tanggung jawab ketika jamaah memilih skema mandiri. Padahal, pilihan teknis penyelenggaraan seharusnya tidak menjadi dasar penghapusan hak dasar warga negara atas perlindungan.
Pasal 96 Ayat 5 dan Arah Kebijakan Negara
Pasal 96 ayat (5) menyampaikan pesan kebijakan yang problematik: negara hadir penuh ketika jamaah menggunakan PPIU, tetapi absen ketika jamaah memilih jalur mandiri. Logika ini menempatkan perlindungan negara sebagai insentif administratif, bukan sebagai kewajiban konstitusional.
Dalam konteks pelayanan publik lintas negara, pendekatan semacam ini berisiko menciptakan preseden berbahaya. Negara tidak dapat memilih siapa yang layak dilindungi dan siapa yang tidak, terutama ketika aktivitas tersebut menyangkut ibadah dan keselamatan warga negara.
Risiko Umrah Mandiri Tanpa Perlindungan Negara
Skema umrah mandiri bukan sekadar pilihan gaya perjalanan, melainkan aktivitas dengan tingkat kompleksitas dan risiko tinggi. Ketika perlindungan negara ditiadakan, jamaah menghadapi berbagai potensi persoalan yang tidak ringan.
Risiko Administratif dan Legal Jamaah Mandiri
Ketidaktahuan terhadap jenis visa, prosedur imigrasi Arab Saudi, serta aturan masuk dan tinggal dapat menyebabkan jamaah gagal berangkat, tertahan, atau bahkan dideportasi. Risiko ini kerap dialami jamaah yang tidak memiliki pendampingan institusional.
Risiko Logistik dan Operasional Umrah Mandiri
Kesalahan pemesanan tiket, hotel, atau transportasi lokal dapat berujung pada penelantaran jamaah. Tanpa penanggung jawab yang jelas, persoalan logistik sering kali tidak memiliki solusi cepat di lapangan.
Risiko Perlindungan dan Layanan Darurat
Tanpa PPIU, jamaah kehilangan akses terhadap asuransi perjalanan, layanan kedaruratan, serta advokasi ketika menghadapi persoalan kesehatan, hukum, atau keamanan. Dalam situasi krisis, absennya sistem perlindungan dapat berdampak fatal.
Kebebasan Beribadah vs Tanggung Jawab Negara
Pendukung umrah mandiri kerap menggunakan narasi kebebasan beribadah. Namun kebebasan tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara. Dalam negara hukum, kebebasan warga negara selalu berjalan beriringan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dasar.
Jika kebebasan dijadikan alasan untuk meniadakan perlindungan jamaah mandiri, maka konsistensi logika tersebut patut dipertanyakan ketika negara justru mengatur jamaah melalui PPIU secara sangat ketat. Di titik ini, kebijakan kehilangan koherensi.
Ketimpangan Perlindungan Jamaah Umrah
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah potensi ketimpangan perlindungan dan distorsi ekosistem umrah. Ketidakjelasan pengaturan umrah mandiri membuka ruang bagi penyedia jasa non-PPIU untuk beroperasi tanpa standar hukum yang setara.
Di satu sisi, PPIU diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan ketat: perizinan, akreditasi, kewajiban pajak, kantor fisik, dan tanggung jawab jamaah. Di sisi lain, perorangan atau korporasi non-PPIU berpotensi menjadi penyedia jasa tanpa pengawasan memadai. Kondisi ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga membahayakan jamaah.
Negara dan Tanggung Jawab Perlindungan Umrah Mandiri
Jika skema umrah mandiri tetap dipertahankan, maka negara wajib menghadirkan perlindungan minimal yang bersifat universal. Registrasi nasional jamaah mandiri, kewajiban asuransi perjalanan dan kesehatan, akses bantuan konsuler, serta verifikasi penyedia jasa harus menjadi bagian dari regulasi turunan.
Langkah ini bukan bentuk pembatasan kebebasan, melainkan penegasan bahwa negara tetap hadir melindungi warga negaranya, apa pun skema perjalanan yang dipilih.
Penutup
Pasal 96 ayat (5) memperlihatkan dilema klasik antara kebebasan dan tanggung jawab negara. Namun dalam konteks ibadah umrah, dilema tersebut seharusnya diselesaikan dengan prinsip perlindungan, bukan pengunduran diri negara.
UU Nomor 14 Tahun 2025 berisiko kehilangan ruhnya apabila membiarkan jamaah umrah mandiri berjalan tanpa jaminan keselamatan, pelayanan, dan kepastian hukum. Kebebasan beribadah adalah hak, tetapi perlindungan umrah mandiri negara adalah kewajiban yang tidak boleh dinegosiasikan
